Main Article Content

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan secara empiris: (1) Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Penerapan Good Government Governance (2) Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Penerapan Good Government Governance (3) Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap Penerapan Good Government Governance. Sampel penelitian ini adalah 49 orang dari 49 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Metode analisis pada penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap penerapan good government governance (2) pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap penerapan good government governance (3) sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap penerapan good government governanceKata kunci:Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian internal pemerintah,Good Government Governance

Article Details

References

  1. Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
  2. Halim,Abdul.2008.Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah.Jakarta : Salemba Empat.
  3. Halim,Abdul.2002.Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah.Jakarta : Salemba Empat.
  4. Http://www.coso.org.
  5. Kaloh. 2010. Kepemimpinan Kepala Daerah. Jakarta: Sinar Grafika.
  6. ______Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,(www.google.com, diakses pada 29 September 2014)
  7. ______Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat.
  8. Ristanti, Ni Made Asih. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan Good Governance. E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurnal Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014).
  9. Republik Indonesia.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,(www.google.com, diakses pada 23 September 2014)
  10. www.inhilkab.go.id